BAB IV

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Pengertian politik, strategi, dan polstranas

1. Pengertian politik

Secara etimologis berasal dari bahasa yunani politeia, yang akar katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan.

a. Negara

Merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaanya

Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginannya.

c. Pengambilan keputusan

Adalah aspek utama politik.

d. Kebijakan umum

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

e. Distribusi

Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat.

2. Pengertian strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai ” the art of the general ” atau seni seorang pemimpin.

3. Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional adalah asas, kaluan serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

B. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasionalnya yang berlandaskan ideologi pancasila.

C.Penyusunan politik dan strategi nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan  menurut UUD 1945.

D. Statifikasi politik nasional

1. Tingkat penentu kebijakan puncak

2. Tingkat kebijakan umum

3. Tingkat penentu kebijakan khusus

4. Tingkat penentuan kebijakan teknis

5. Dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah

a. wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat

b. kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

E. Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional

Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan perumusan, peaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan

1. Makna pembangunan nasional

Pembanguna nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Manajemen nasional

Merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan proses untuk mencapai kehematan, dayaguna, dan hsil guna sebesar mungkin.

a. unsur

1.) Negara

2.) Bangsa Indonesia

3.) Pemerintah

4.) Masyrakat

b. Fungsi sistem manajemen nasional

Dikaitkan dengan pengaruh, efek atau akibat dari terselenggaranya kegiatan terpadu sebuah organisasi atau sistem dalam rangka pembenahan dan penyesuaian dengan tata lingkungannya untuk memelihara kelangsungan hidup dan tujuannya.

F. Otonomi Daerah

UU No. 2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis.

G. Kewenangan Daerah

Keberhasilan pembanguna daerah tergantung pada pelaksanaan desentralisasi.

H. Implementasi Politik dan Strategi yang Mencakup Bidang-bidang Pembangunan Nasional

1. Visi dan Misi GBHN 1999 – 2004

Visi tertuang dalam GBHN 1999-2004 untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan ditetapkan 12 misi.

2. Implementasi Polstranas di Bidang hukum

3. Implementasi Polstranas di Bidang ekonomi

4. Implementasi Polstranas di Bidang politik

a. Politik dalam negeri

b.  Politik luar negeri

c. Penyelenggaraan Negara

d. Komunikasi, informasi, dan media masa

e. Agama

f. Pendidikan

5. Implementasi di bidang sosial dan budaya

a. Kesehatan dan kesejahteraan sosial

b. Kebudayaan, kesenian, dan pariwisata

c. Kedudukan dan peranan perempuan

d. Pemuda dan Olahraga

e. Pembangunan Daerah

f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan

a. Kaidah pelaksanaan

Salah satu kaidah – kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Presiden selaku pemerintahan negara menjalankan tugasnya dan berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nsional.

b. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

Untuk mempertahankan keutuhan dan tegaknya NegaraKesatuan Republik Indonesia.

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. kondisi ini akan mempengaruhi strukrur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di indonesia.

2. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

a. hakikat pendidikan

b. kemapuan warga negara

c. menumbuhkan wawasan nusantara

d. dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan

e. kompetensi yang diharapkan

komoetensi diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas- tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

B. Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan Warga Negara dengan Negara atas dasar Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Bela Negara

1. Pengertian dan pemahaman tentang Bangsa dan Negara

a. pengertian bangsa

bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta pemerintahan sendiri.

b. pengertian dan pemahaman negara

1. pengertian negara

Adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselematan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

2. teori terbentuknya Negara

a. teori hukum alam

b. teori ketuhanan

c. teori perjanjian

3. proses terbentuknya Negara di zaman modern

4. unsur Negara

5. bentuk Negara

2. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia

Kewajiban warga negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya.

3. Proses Bangsa yang Bernegara

Proses tersebut adalah sebagai berikut:

– perjuangan pergerakan kemerdekaaan indonesia

– proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan

– keadaan negara yang nilai-nilai dasarnya adalah merdeka, bersatu, adil, berdaulat dan makmur.

4. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga negara

Pasal 30 ayat 1, Hak dan Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan.

5. Hubungan Warga Negara dan Negara

Pasal 26 ayat 1, pasal ini menegaskan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain.

6. Pemahaman tentang demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk rakyat (demos). menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat diartiakan sebagai warganegara.

7. Pemahaman tenteng individu HAM

Pemberian hak sebagai warganegara ini diatur dalam mekanisme kenegaraan. sebagai warganegara, masing-masing individu hanya memperoleh hak tetapi juga kewajiban.

8. Kerangka dasar kehidupan nasional meliputi keterkaitan antara falsafah pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional

Sila-sila dalam pancasila menjadi falsafah bagi bangsa indonesia yang artinya bahwa yang menjadi cita-cita dalam setiap upaya melakukan pekerjaan dan kebenaran yang dituju oleh bangsa indonesia adalah seperti yang tertuang dalam pancasila.

9. Landasan hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Pancasila sebagai ideologi Negara

b. UUD 1945 senbagai landasan konstitusi

c. implementasi konsepsi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi

d. konsepsi pertama tentang pancasila sebagai cita-cita dan ideologi negara

e. konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi perbedaan pendapat dalam kemasyarakatan indonesia

f. konsepsi UUD 1945 dalam infrastruktur politik

10. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela negara

-Tahun 1945 sejak NKRI diproklamsikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau orde lama.

-Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode bar.

-Tahun 1998 sampai sekarang disebut orde reformasi.

BAB II

WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan Nasional suatu Bangsa

arti wawasan secara harfiah adalah cara penglihatan atau cara pandang.

B. Teori-teori kekuasaan

1. Paham-paham kekuasaan
2. Teori-teori geopolitik

C. Ajaran wawasan nasional indonesia

dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa indonesia dan geopolitik indonesia

D. Latar belakang filosofis wawasan nusantara

1. pemikiran berdasarkan falsafah indonesia
2. pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan nusantara
3. pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya
4. pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan

E. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional

1. pengantar implementasi wawasan nusantara

wawasan nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap   strata diseluruh wilayah negara.

2.  pengertian wawasan nusantara

wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasionla yang bersumber pada pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan.

F. Ajaran dasar wawasan nusantara

1. wawasan nusantara sebagai wawasan nasional indonesia
2. landasan idiil : pancasila
3. landasan konstitusional : UUD 1945

G. Unsur dasar konsepsi wawasan nusantara

terdiri dari 3 unsur :

1. wadah
2. isi
3. tata laku

H. Hakikat wawasan nusantara

adalah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.

I. asas wawasan nusantara

terdiri dari :

1. Kepentingan yang sama
2. keadilan
3. kejujuran
4. solidaritas
5. kerja sama
6. kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa

J. Arah pandang

1. arah pandang ke dalam

bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional

2.  arah pandang ke luar

mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa indonesia harus berusaha mengamamkan kepentingan nasionalnya.

K. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan

1. Kedudukan

wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa indonesia merupakkan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat

2.  Fungsi

sebagai pedoman dalam menentukan segala kebijaksanaan

3.  Tujuan

mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat indonesia

L. Sasaran implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan nasional

wawasan nusantara dapatdiimplementasikan dalam segenap pranata sosial yang berlaku dimasyarakat.

M. Pemasyarakatan / sosialisasi wawasan nusantara

dilakuan dengan cara :

1. Menurut sifat atau cara penyampaian : langsung dan tidak langsung
2. Menurut metode penyampaiannya, berupa : keteladanan, edukasi, komunikasi, integrasi.

N. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

tantangan itu anttara lain : pemberdayaan masyarakat, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.

O. Prospek Implementasi wawasan nusantara

beberapa teori mengemukakan pandangan global sebagai berikut :

1. Global Paradox
2. Borderless World dan The End of Nation State
3. Lester Thurow
4. Hezel Handerson
5. Ian Marison

P. Keberhasilan implementasi wawasan nusantara

wawasan nusantara terimplementasi dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional.

BAB III

KETAHANAN NASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yang didasari oleh landasan idiil pancasila.

B. POKOK – POKOK PIKIRAN

1. Manusia berbudaya
2. Tujuan nasional, falsafah bahasa dan ideologi negara.

C. Pengertian ketahanan indonesia

Adalah kondisi nasional harus diwujudkan dan harus di bina secara terus menerus dan sinergi mulai dari pribadi hingga nasional.

D. Pengertian Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia

Adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang.

E. Hakikat Tannas dan Konsepsi Tannas Indonesia

1. Hakikat tannas adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa.
2. Hakikat konsepsi tannas adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

F. Asas – asas Tannas Indonesia

Diantaranya :

1. Asas kesejahteraan dan keamanan
2. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu
3. Asas mawas ke dalam dan ke luar

G. Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

Diantaranya :

1. Mandiri
2. Dinamis
3. Wibawa
4. Konsultasi dan kerjasama

H. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

1. Pengaruh aspek ideologi

• Ideologi dunia
• Ideologi pancasila
• Ketahanan pada aspek ideologi

2.  Pengaruh aspek politik

• Politik secara umum
• Politik indonesia
• Ketahanan pada aspek politik

3.  Pengaruh aspek ekonomi

• Perekonomian secara umum
• Perekonomian indonesia
• Ketahanan pada aspek ekonomi

4.  Pengaruh aspek sosial budaya

• Struktur sosial di indonesia
• Kondisi budaya di indonesia
• Ketahanan pada aspek sosial budaya

5. Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan

• Pokok – pokok pengetahuan pertahanan dan keamanan
• Postur kekuatan pertahanan dan keamanan
• Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan
• Keberhasilan keamanan nasional